Choose Language :

Indonesian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hindi Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Thursday August 21, 2014

Best Downloads Favour

Dapatkan Free Downloads dari kumpulan musik/video/aplikasi PC, Mobile terbaik. Selengkapnya..

Best Free Wallpaper

Download kumpulan Wallpaper, Design Graphic. Sample Logo terbaik yang lengkap dan gratis. Selengkapnya..

Best Mobile Zone

Area Informasi dan Download gratis untuk aplikasi, theme, ringtone OS Symbian, Android, Blackberry, dll.. Selengkapnya...

Articles

Print
Email
User Rating:  / 152
PoorBest 

KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN

Artikel / Info ini telah dibaca oleh pengunjung sebanyak : 10720 kali
Keterbukaan dan Jaminan KeadilanIndikator :
Menganalisis makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menguraikan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Menyimpulkan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
Mengapresiasikan sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menunjukkan perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan.
Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan.

A.Makna Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Makna Keterbukaan
           Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya suatu keadaan yang tidak dirahasiakan atau mau menerima sesuatu dari luar dirinya atau bersedia berkomunikasi dengan dunia luar (masyarakat sekitar) yang saat ini lebih dikenal sebagai transparansi.
          Keterbukaan diperlukan oleh warga Negara / masyarakat dan juga pemerintah. Misalnya, keterbukaan dalam bentuk pemerintahan yang transparan. Penerapannya, antara lain, pemerintah bersedia memberitahukan kepada rakyat tentang apa saja yang mau dikerjakan, mengerjakan, dan menerima sesuatu dari masyarakat. Hal ini akan membuat rakyat yakin dan percaya bahwa pemerintah melakukan tugasnya dengan transparan.

2. Makna Keadilan
Keadilan berasal dari bahasa Arab “adil” yang berarti tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian keadilan, diantaranya :
  1. Ensiklopedia Populer Politik Pembanguan Pancasila : Keadilan diartikan sebagai keadaan yang menggambarkan dimana masyarakat atau negara memberi kepada setiap orang segala sesuatu yang menjadi haknya sehingga setiap orang / warga Negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa rintangan.
  2. Franz Magnis Suseno : Keadilan adalah keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama.
  3. W.J.S. Poerwadarminta : Keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya. Tidak sewenang-wenang.
  4. Dr. Quraish Shihab, ada 4 makna : Sama, seimbang, perhatian pada hak-hak dan memberikan pada setiap pemiliknya; dan adil yang ditujukan kepada Allah.
Berikut ini pendapat para tokoh tentang jenis-jenis keadilan :
Aristoteles :
  1. Keadilan Komutatif : Perlakuan sama terhadapa semua orang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah dilakukannya.
  2. Keadilan Distributif : Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasinya.
  3. Keadilan Kodrat Alam : Memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
  4. Keadilan Konvensional : Apabila seseorang warga Negara telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
Selanjutnya...

Plato :

Keadilan Moral : Keadilan yang didasarkan pada keselarasan, berdasarkan pendapat bahwa keadilan itu timbul karena adanya persatuan / penyesuaian yang memberi tempat yang aselaras kepada bagian-bagiannya.
Keadilan Prosedural / Hukum : Sebagai sarana untuk melaksanakan keadilan moral.

Bagi Bangsa Indonesia, jaminan tentang keadilan telah terkandung dalam :
  1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama.
  2. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua.
  3. Tujuan Negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  4. Pancasila sila ke-2.
  5. Pancasila sila ke-5.
Jaminan keadilan berkaitan dengan hak-hak warga Negara. Jaminan keadilan tersebut selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya :
  1. Pasal 27 ayat1 UUD 1945 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  2. Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
  3. UU No. 39 tentang HAM, pada Pasal 3 ayat 2 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pernyataan sebagai bangsa sebenarnya sudah dicetuskan pada peristiwa Sumpah Pemuda  ( 28 Oktober 1928 ). Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memasuki kehidupan berbangsa dan bernegara Repulik Indonesia yaitu ditandai dengan adanya wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat.
Dalam kehidupan berbangsa, kita senantiasa berhubungan dengan orang-orang dari suku bangsa lain di Indonesia yang berbeda-beda adat-istiadat, kebiasaan, bahasa,  sampai pakaiannya. Meskipun berbeda-beda, mereka semua adalah bangsa Indonesia yang perlu dihargai dan dihormati keberadaannya.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, akan terjadi :
  • .Hubungan antar warga bangsa.
  • .Hubungan antar warga Negara.
  • .Hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.
Hubungan baik akan terwujud bila antarmausia bersikap adil dan berupaya saling menegakkan keadilan.


B. KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN UNTUK MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

1. Keterbukaan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Keterbukaan merupakan ciri pemerintahan yang demokratis. Adanya keterbukaan menandakan itikad baik pemerintah atas kegiatan yang dilakukan dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kesediaan untuk memberitahukan, melaporkan, menyatakan pendapat, memberi gagasan, usul, saran, kritik kepada pemerintah adalah perilaku yang merupakan wujud keterbukaan sebagai warga Negara.
Keterbukaan dapat diterapkan dalam bentuk pemerintahan yang benar-benar transparan. Dengan pemerintahan yang transparan, kecil kemungkinan terjadi penyelewengan, sehingga kredibilitas pemerintah diakui oleh rakyat. Pada akhirnya, dukungan rakyat terhadap memerintah semakin kuat.

2. Keadilan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Persatuan berkaitan erat dengan keadilan. Persatuan dapat terwujud dengan baik, jika tercipta keadilan, yang akan memperkuat persatuan bangsa karena dengan diberikannya keadilan maka semua orang akan merasa bersama sebagai satu bangsa dan satu Negara yaitu Indonesia. Sebaliknya, ketidakadilan dapat membawa perpecahan bangsa.
Oleh karena itu, upaya penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalh dengan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah tanah air Indonesia.


C.AKIBAT DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

1. Makna Penyelenggara Negara
Menurut UUD 1945, yang menyelenggaraka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia adalah pemerintah Negara. Hal ini termaktub dalam alinea IV PembuaKan UUD 1945.
Adapun penyelenggara Negara meliputi :
  1. Penyelenggara Negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah (eksekutif).
  2. Penyelenggara Negara dalam arti luas, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.
Berdasarkan UU RI No. 28 Thn. 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, penyelenggara meliputi :
  1. Penyelenggara di bidang legislative : Ketua MPR, Ketua DPR, anggota MPR, DPR, DPRD, DPD.
  2. Penyelenggara di bidang eksekutif : Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, camat.
  3. Penyelenggara di bidang yudikatif : hakim, jaksa, penyidik, panitera.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
a. Arti Pemerintah

Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani “kubernan” atau nahkoda kapal. Artinya menetap ke depan. Pemerintah merupakan aparat / pejabat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan pemerintahan Negara.

b. Arti Pemerintahan
Pengertian pemerintahan menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik :
  1. Ditinjau dari segi dinamika : Pemerintahan berarti segala kegiantan / usaha yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan rakyat berdasar pada dasar Negara dan wilayah Negara demi tercapainya tujuan.
  2. Ditinjau dari segi structural fungsional : Pemerintahan berarti seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan tugasnya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
  3. Ditinjau dari segi fungsi : Pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Negara. Sedangkan, yang melaksanakan tugas dan kewenangan Negara adalah pemerintah.

Good Government dilandasi oleh pemikiran bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, sehingga  pemerintah harus memberikan public service yang baik bagi warga negaranya. Pemerintah tidak boleh menganggap dirinya adlah penguasa yang minta dilayani rakyat.
Ciri-ciri Good Government, menurut :
Sadu Wasistiono :
  • a.Mengikutsertakan semua masyarakat.
  • b.Transparan & bertanggungjawab.
  • c.Efektif dan adil.
  • d.Menjamin adanya supremasi hukum.
  • e.Menjamin adanya prioritas-prioritas politik, ekonomi & social didasarka atas consensus masyarakat.
  • f.Memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan terutama mengenai alokasi sumber daya pembangunan.

UNDP :
  • a.Partisipasi.
  • b.Penegakkan hukum.
  • c.Keterbukaan.
  • d.Daya tanggap.
  • e.Berorientasi pada consensus.
  • f.Keadilan.
  • g.Keefektifan dan efisiensi
  • h.Pertanggungjawaban.
  • i.Visi dan strategi.

Di Belanda (yang juga diikuti ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia) dikenal Prinsip atas asas-asas yang ini berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negaradan juga oleh hakim untuk menguji validitas perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi Negara yang juga meliputi motivasi &  tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-hatian, kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menyimpang dari tujuan, dan fairness.

Penyelenggara yang bersih adalah mereka yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya. Hal ini diatur dalam UU No. 28 Thn. 1999.
Asas-asas umum penyelenggaraan Negara menurut UU No. 28 Thn 1999 :
  1. Asas kepastian hukum : Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
  2. Asas tertib penyelenggaraan Negara : Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
  3. Asas kepentingan umum : Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  4. Asas keterbukaan : Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
  5. Asas proporsionalitas : Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
  6. Asas profesionalitas : Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Asas akuntabilitas : Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah upaya pembaharuan system administrasi Negara (birokrasi) dan tata cara penegakkan hukum, karena kedua hal ini berhubungan langsung dengan rakyat.

3. Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tertutup
Penyelenggara Negara yang tertutup berarti  mereka tidak bersedia memberikan dan sengaja menyembunyikan berbagai informasi yang berkaitan dengan public kepada warganya. Ketertutupan berarti tidak adanya komunikasi dan informasi, baik dari masyarakat ke pemerintah ataupun sebaliknya.
Penyelenggaraan Negara yang tertutup dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan serta mengancam stabilitas nasional. Sebaliknya, dengan keterbukaan, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan pemerintahan yang bertanggungjawab dan memperkuat persatuan bangsa.

D.SIKAP TERBUKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1.Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa
Usaha-usaha untuk menciptakan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa :
  • a.Mengadakan kunjungan antar daerah dan budaya.
  • b.Menikmati kesenian, hasil budaya suku bangsa lain.
  • c.Membentuk kelompok/organisasi dan mengadakan kegiatan lintas budaya.
  • d.Melakukan dialog, pertemuan dengan orang-orang berbeda suku bangsa.

Sikap-sikap yang perlu dijauhi dalam keterbukaan hidup berbangsa :
  • a.Menganggap budaya suku bangsa sendiri lebih unggul dari suku bangsa lain (superior).
  • b.Membedakan antar suku bangsa dalam pergaulan (diskriminasi).
  • c.Berpusat pada budaya bangsa sendiri serta mengukur kebaikan berdasar budaya sendiri (etnosentrisme).
  • d.Berprasangka buruk pada suku bangsa lain (stereotip).

2.Sikap Terbuka dalam Kehidupan Bernegara
Keterbukaan sebagai warga Negara adalah partisipasi warga Negara pada negaranya.
Keterbukaan memiliki arti penting :
  • a.Menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  • b.Meningkatkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  • c.Mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.
  • d.Memperkuat dukungan rakyat terhadap penyelenggara Negara.
  • e.Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.
  • f.Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan.
  • g.Mempermudah hubungan kerja sama dengan bangsa lain.

E. PERILAKU POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN

Prinsip-prinsip social yang melandasi Pembangunan Nasional Indonesia :
  1. Asas adil dan merata : pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan usaha bersama dan harus merata  di semua lapisan masyarakat.
  2. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan : Dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan (dunia & akhirat maupun materiil & spirituil).
Berdasarkan Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2000, prinsip-prinsip keadilan social dalam upaya mewujudkan pembangunan :
1.Bidang Hukum
  1. Menyelenggarakan proses keadilan secara tepat, cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
  2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM.
2. Bidang Ekonomi
  1. Mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, dengan prinsip persaingan sehat sehingga menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolostik dan distorsif yang merugikan.
  2. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan asas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.
  3. Mengembangkan kebijakan fiscal, dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan Negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar.
  4. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adl, transparan, dan produktif.

3. Bidang Politik
  1. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Nation and character building menuju bangsa Indonesia yang bersatu, demokratis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
  3. Membersihkan penyelenggara Negara dari KKN dengan memberikan sanksi seberat-beratnya, meningkatkan efekitvitas pengawasan internal dan fungsional, dan mengembangkan kode etik dan moral.
4. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Mengembangkan system jaminan social dan keadilan kerja untuk bias mendapat perlindungan, keamanan, dan kesehatan yang memadai.

Ketidakadilan dapat membawa bangsa Indonesia ke arah disintegrasi. Sebaliknya, keadilan akan memperkuat persatuan bangsa.
Sesuai Pembukaan UUD 1945, Negara yang hendak didirikan di bumi nusantara adalah Negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan social bagi masyarakat Indonesia.
Keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bangsa Indonesia :
  1. Keadilan Distributif    : Hubungan yang adil antara Negara dengan warganya, dalam arti Negara wajib memberi keadilan dalam bentuk kesejahteraan berdasar pada hak dan kewajiban.
  2. Keadilan Legal    : Hubungan yang adil antara Negara dengan warganya, dalam arti warga Negara wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Keadilan Komutatif    : Hubungan yang adil dan sama antar warga Negara secara timbale balik.

F. BERPARTISIPASI DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN

Wujud partisipasi kita sebagai warga Negara yang meliputi aspek Poleksosbudhankam, misalnya :
Dalam bidang politik dan hukum :
  1. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapat.
  2. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menduduki jabatan tertentu.
  3. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk ikut serta dalam pemilu.
  4. Mengikuti prosedur hukum dengan benar, seperti tidak menggunakan suap.

Dalam bidang kehidupan social :
  • a.Memberi bantuan terhadap sesama tanpa diskriminatif.
  • b.Bersedia mengkritik dan dikritik orang lain.
  • c.Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  • d.Menghormati dan menghargai sesama manusia.

Dalam bidang ekonomi :
  • a.Memberikan hak dan kebebasan kepada orang lain untuk memiliki sesuatu.
  • b.Memberikan upah sesuai dengan prestasi dan masa kerja.
  • c.Pembagian sarana secara wajar, yang bertalian dengan kesejahteraan.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan :
  • a.Bersedia membantu meringankan beban masyarakat tanpa pandang bulu.
  • b.Bersikap netral terhadap pihak yang bertikai.
  • c.Ikut mengawasi dan melaporkan bila ditemukan kerawanan.
  • d.Melindungi seluruh warga Negara di luar negeri.
  • e.Memberi pengayoman kepada masyarakat tanpa pandang bulu.

Dalam bidang agama :
  • a.Tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain.
  • b.Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah.
  • c.Meningkatkan toleransi antar manusia beragama.

 

Guests Online

We have 10 guests and no members online


Follow and view My Profile

Social Connect

Smart Info

INTERNATIONAL SMART COURSE

Welcome Visitor

LINK EXCHANGE

dPrince Of Smart : Situs Kumpulan Artikel Terbaik : www.bumikupijak.com
.:. BACKLINK CODE .:.
Select All - Press Ctrl+C


Disclaimer / Pernyataan

dPrince Of Smart LogodPrince Of SmartWeb ini dibuat dan dikelola oleh dPrince Of Smart, sebagian besar artikel dan berita pada web ini merupakan hasil dan catatan pribadi. Untuk itu apabila ada hal, kekeliruan ataupun kesalahan isi & penulisan mohon maaf, apabila anda  memuatnya pada web/blog anda, selayaknya anda mencantumkan backlink web ini. Mengingat tidak semua isi maupun konten tersimpan pada web ini, hal-hal yang berkaitan dengan file download, musik, video, dll terdapat pada server weblink lain, bukan tanggung jawab pemilik web ini apabila konten tersebut terhapus atau melanggar undang-undang. Untuk kaitannya dengan link di web lain, penulis hanya bertujuan sharing, terimakasih.